Rembuknas adalah kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kebanyakan pemangku kepentingan, baik dibidang pendidikan maupun kebudayaan.
Atase Pendidikan di Filipina, Paristiyanti Nurwardani, ketika ditemui saat penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2014 di Jakarta (7/03/2013) mengatakan kegiatan tahunan ini sebagai wahana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan program-program secara langsung kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini unit-unit yang bekerja di lapangan.
Sebut saja informasi seputar implementasi Kurikulum 2013. Paristiyanti menilai dengan adanya RNPK dimungkinkan meminimalkan friksi informasi karena para peserta mendapatkan informasi langsung dari pusat. "Dapat informasi dari orang pertama, atasan langsung, adalah hal yang penting karena akan mendapatkan petunjuk yang jelas. Kalau langsung dari pak Menteri, saya jadi tahu langsung apa yang dilakukan, misalnya dari A ke B," tuturnya dengan bersemangat.
Selain itu, menurutnya RNPK juga menjadi media untuk check list strategi, apakah sudah tercapai atau belum, mengingat hasil RNPK menjadi acuan target di masa yang akan datang.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Marten Magol, mengungkapkan pentingnya RNPK karena sangat membantu dalam hal koordinasi program kerja, khususnya implementasi Kurikulum 2013.
"Kita di kabupaten sudah siap melaksanakan Kurikulum 2013 mulai dari persiapan, termasuk menyediakan anggaran pelatihan guru bekerja sama dengan LPMP. KIta juga sudah siap yang berkaitan dengan Ujian Nasional (UN) dengan bertekad meningkatkan peringkat dan mutu lulusan," ujarnya.
Terkait dengan rekomendasi penyamaan nomenklatur menjadi "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan" di daerah, Marten menginformasikan bahwa untuk tingkat provinsi sudah melakukan perubahan nomenklatur sesuai arahan, namun pada tingkat kabupaten memerlukan waktu untuk proses tersebut mengingat berkaitan dengan perubahan Perda. Menurutnya sudah ada wacana ke arah itu untuk menyamakan nomenklatur di kabupatennya.
Ia juga merasa mendapatkan banyak informasi dan masukan yang nantinya akan dijabarkan di daerah kerjanya sesuai wewenang masing-masing. Terlebih, informasi tersebut didapatkan langsung dari Mendikbud, Wamen, pejabat dan nara sumber penting lainnya. Ditambah lagi rekomendasi dari hasil diskusi dengan kepala dinas dari seluruh Indonesia sehingga membuka wacana pengembangan program yang lebih baik.
"Saya bertemu dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan dari seluruh Indonesia, sharing bagaimana di daerah masing-masing dan bisa kita programkan di daerah. Bagaimanapun antaran pusat dan daerah harus sama-sama berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di republik ini
Atase Pendidikan di Filipina, Paristiyanti Nurwardani, ketika ditemui saat penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2014 di Jakarta (7/03/2013) mengatakan kegiatan tahunan ini sebagai wahana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan program-program secara langsung kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini unit-unit yang bekerja di lapangan.
Sebut saja informasi seputar implementasi Kurikulum 2013. Paristiyanti menilai dengan adanya RNPK dimungkinkan meminimalkan friksi informasi karena para peserta mendapatkan informasi langsung dari pusat. "Dapat informasi dari orang pertama, atasan langsung, adalah hal yang penting karena akan mendapatkan petunjuk yang jelas. Kalau langsung dari pak Menteri, saya jadi tahu langsung apa yang dilakukan, misalnya dari A ke B," tuturnya dengan bersemangat.
Selain itu, menurutnya RNPK juga menjadi media untuk check list strategi, apakah sudah tercapai atau belum, mengingat hasil RNPK menjadi acuan target di masa yang akan datang.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, Marten Magol, mengungkapkan pentingnya RNPK karena sangat membantu dalam hal koordinasi program kerja, khususnya implementasi Kurikulum 2013.
"Kita di kabupaten sudah siap melaksanakan Kurikulum 2013 mulai dari persiapan, termasuk menyediakan anggaran pelatihan guru bekerja sama dengan LPMP. KIta juga sudah siap yang berkaitan dengan Ujian Nasional (UN) dengan bertekad meningkatkan peringkat dan mutu lulusan," ujarnya.
Terkait dengan rekomendasi penyamaan nomenklatur menjadi "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan" di daerah, Marten menginformasikan bahwa untuk tingkat provinsi sudah melakukan perubahan nomenklatur sesuai arahan, namun pada tingkat kabupaten memerlukan waktu untuk proses tersebut mengingat berkaitan dengan perubahan Perda. Menurutnya sudah ada wacana ke arah itu untuk menyamakan nomenklatur di kabupatennya.
Ia juga merasa mendapatkan banyak informasi dan masukan yang nantinya akan dijabarkan di daerah kerjanya sesuai wewenang masing-masing. Terlebih, informasi tersebut didapatkan langsung dari Mendikbud, Wamen, pejabat dan nara sumber penting lainnya. Ditambah lagi rekomendasi dari hasil diskusi dengan kepala dinas dari seluruh Indonesia sehingga membuka wacana pengembangan program yang lebih baik.
"Saya bertemu dengan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan dari seluruh Indonesia, sharing bagaimana di daerah masing-masing dan bisa kita programkan di daerah. Bagaimanapun antaran pusat dan daerah harus sama-sama berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di republik ini
No comments:
Post a Comment